Diduga Ada Maling Anggaran Berkeliaran di DPRD Sarolangun, LSM Forcin Minta KPK Bergerak
Usut Dana Reses DPRD Sarolangun, LSM Forcin Unjuk Rasa di Gedung KPK RI
WajoTerkini.com, JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Cinta Negeri (Forcin), menggelar aksi damai di halaman gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2022).
Dalam aksinya, Ketua Umum LSM Forcin, Julius Rangga Saputra, SE, dengan tegas meminta agar KPK segera bergerak mengusut tuntas dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
LSM Forcin juga mendesak agar lembaga anti korupsi tersebut, secepatnya memproses dan menindak laporan soal dana reses DPRD Kabupaten Sarolangun, yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu.
Julius mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus bertindak sesuai dengan amanah undang-undang.
Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, diduga terdapat oknum unsur pimpinan DPRD Sarolangun yang ikut main proyek dana APBD tahun 2022.
“Kuat dugaan proyek tersebut adalah timbal balik dari komitmen ketok palu APBD tahun 2022,” kata Julius.
Agar tidak tersentuh hukum, proyek tersebut dikerjakan oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Julius meminta agar pimpinan KPK RI untuk turun tangan menangani hal tersebut.
“Untuk itu, kami meminta kepada ketua KPK agar memproses laporan kami, laporan ketua DPRD, Wakil Ketua I dan ll, Kabupaten Sarolangun diduga ikut mendapat proyek APBD tahun 2022.
Kami juga meminta kepada ketua KPK RI, agar ikut mengawal proyek hasil reses ketua DPRD Sarolangun, Wakil Ketua l dan ll tahun 2022, diduga akan dikerjakan oleh mereka sendiri dengan cara memakai nama dan perusahaan sanak famili atau kroni lainnya,” bebernya.
LSM Forcin juga meminta kepada KPK RI, agar segera mengusut tuntas hasil reses ketua DPRD degan anggaran Rp. 1.075.000.000, Wakil Ketua l dengan anggaran Rp. 800.000.000, dan Wakil ketua ll degan anggaran Rp 800.000.000. Kuat dugaan, anggaran tersebut merupakan pembagian jatah ketok palu APBD tahun 2022.
“Kami meminta ketua KPK memanggil dan memeriksa ketua DPRD Sarolangun, Wakil Ketua l dan ll diduga mendapat jatah proyek ketok palu APBD tahun 2022. Kami tidak akan berhenti mengadakan aksi demo sebelum laporan kami ditindak lanjuti oleh pimpinan KPK RI,” kata Julius.
Ia juga menambahkan, ada bukti baru yang akan diserahkan ke KPK, bahwa proyek dari anggaran tahun 2019 diduga di kerjakan oleh orang-orang dekat dan sanak famili DPRD Sarolangun.
Aksi damai yang digelar oleh LSM Forcin tersebut, dijaga ketat oleh puluhan anggota Polda Metro Jaya. Kegiatan unjuk rasa berakhir hingga sore hari, dengan situasi aman dan kondusif. (James)
