Advetorial DPRD Wajo, WajoTerkini.Com— Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pasar Malam (PPPM) Kabupaten Wajo mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi meminta agar Kapolres Wajo mencabut perintah penutupan pasar malam.
Kedatangan para pengusaha Pasar malam ini diterima oleh H. Sudirman Meru Ketua Komisi II DPRD Wajo, Andi Bakti Werang dan Haeruddin Sekretaris Komisi I DPRD Wajo.Kamis, 1 Oktober 2020.
Ketua Persatuan Pengusaha Pasar Malam Kabupaten Wajo, Rahmatullah, mengatakan, kehidupan pengusaha saat ini sangat susah, karena selama masa pandemi tidak beraktivitas dan tidak mempunyai penghasilan.
Padahal, lanjut Rahmatullah, mereka butuh uang dan penghasilan untuk menafkahi anak dan isteri.
“Sudah berbulan – bulan modal kerjalah yang kami makan, kami terkapar bukan karena Corona, tapi kami terkapar karena faktor ekonomi kami yang terpuruk,” ujar Rahmatullah.
Rahmatullah berharap agar Kapolres Wajo membuka pintu hatinya untuk mencabut perintah penutupan kegiatan pasar malam.
“Kami berharap bapak Kapolres membuka pintu hatinya untuk mencabut larangannya, kami ini butuh makan, anak – anak kami butuh susu,” ujar Rahmatullah sambil menangis.
Kasat Intel Polres Wajo, AKP. AB. Laba yang hadir mewakili Kapolres Wajo, menjelaskan, bahwa memang ada instruksi dari pimpinan Polri untuk tidak mengeluarkan ijin keramaian saat pandemi Virus Corona 19.
“Perintah untuk tidak menerbitkan surat ijin keramaian, adalah garis Komando, sebagai upaya memutus mata rantai Covid 19, dan kami tidak mau mengambil resiko untuk melanggarnya,” ujarnya.
Menurutnya, Polisi sudah sangat bijaksana karena tidak melakukan tindakan berupa proses hukum, tetapi melakukan tindakan persuasif untuk menutup kegiatannya.
Ketua Tim penerima aspirasi, H. Sudirman Meru didampingi Andi Bakti Werang dan Haeruddin Sekretaris Komisi I DPRD Wajo. sangat mengapresiasi kedatangan para pedagang pasar malam untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kedatangan saudara – saudara sudah tepat, karena tempat ini adalah milik kita bersama dan tempatnya untuk menyampaikan aspirasi untuk dicarikan solusinya tanpa melanggar aturan,” ujarnya.
Ketua Komisi II ini menyebut, jika memang ada telegram dari pimpinan Polri tentang kepatuhan terhadap protokoler kesehatan, tetapi tetap akan dicarikan solusi tanpa melanggar hukum.
“Intinya jangan melanggar aturan protokol kesehatan, apalagi sudah ada Peraturan Bupati tentang penegakan disiplin protokol kesehatan,marilah kita bersama – sama mencarikan solusi,” pungkasnya.
(Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
