Menyoal Dana BOS, Dinas Pendidikan Terkesan Tutupi Data Penerima di Wajo
WajoTerkini.Com, Sengkang – Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wajo terkesan menutup-nutupi data soal daftar sekolah dan siswa penerima bantuan dana BOS, baik itu dana BOS Reguler dan dana BOS Afirmasi serta dana BOS Kinerja yang ada di Kabupaten Wajo untuk setiap sekolah yang ada mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA/SMK.
Hal ini tentunya sangat disayangkan dan amat bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik yang ada, sikap pihak Disdikbud inipun tentunya memunculkan beragam spekulasi dan tanggapan negatif serta pertanyaan yang muncul. Ada apa? Atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang terkesan ditutupi sehingga data-data tersebut terkesan ditutupi dan disembuyikan.
Beberapa warga serta salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Wajo turut angkat bicara dan mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap pihak Disdikbud yang tertutup dan enggang terbuka soal data daftar sekolah dan siswa penerima anggaran dana BOS baik itu reguler dan afirmasi serta kinerja.
Menurut salah satu LSM yang ada di Kabupaten Wajo, Germanto, terkait hal ini, diduga ada indikasi yang tidak sesuai dengan peruntukanya baik itu soal spesifikasi barang yang berupa alat pembelajaran multi media siswa yang berupa ipad atau ho android yang diterimah sekolah dan siswa yang layak menerimanya, terutama dalam anggaran dana BOS afirmasi dan kinerja.
Untuk itu, Germanto meminta kepada pihak terkait untuk turun mengawasi dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hal tersebut di atas utamanya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.
“Ini perlu dilakukan pihak penegak hukum agar peruntukkanya betul-betul sesuai dengan yang berhak dan sesuai juknis yang telah ditentukan oleh pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan karena jangan sampai ada yang melenceng dan tidak sesuai, baik itu dari segi spesifikasinya,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia mengatakan, hal ini sangat perlu ditelusuri karena menelan anggaran yang cukup banyak dan seperti contoh di Kecamatan Maniangpajo dan Majauleng beredar kabar adanya indikasi sekolah dan siswa penerimanya tidak sesuai sejak tahun 2018,2019 hingga tahun sekarang.
Sementara Pengelola Manager Dana BOS Kabid Pembinaan SMP, Yahya yang ditemui di Kantor Disdikbud Kabupaten Wajo terkait hal tersebut di atas, enggang terlalu banyak memberikan komentar dan tanggapan bahkan terkesan menutup-nutupi serta tidak mau memberikan data dengan alasan yang tidak rasional.
“Untuk data terkait, soal data dana BOS afirmasi dan kinerja itu datanya ada tapi mungkin kami belum bisa memberikan tuk detailnya baik daftar nama sekolah penerimanya dan siswanya dan sebenarnya ini anggaran langsung dari pusat yang masuk ke rekening sekolah penerima masing-masing,” katanya.
Sementara salah satu pihak Disdikbud Wajo, Nasir alias Acci sapaan akrabnya membeberkan, “Kalau untuk tahun 2019 ini yang kami ketahui untuk penerimah dana BOS afirmasi dan kinerja itu untuk Kabupaten Wajo itu anggaranya, yakni untuk BOS reguler sebesar Rp. 39.709.200.000 dan BOS afirmasi Rp. 7.864.000.000 dan kinerja Rp. 1.143.000.000 dengan jumlah penerima untuk BOS afirmasi sebanyak, SD 114 sekolah dan SMP 25 sekolah serta untuk SMA dan SMK itu kami tidak tahu karena dibawahi oleh provinsi,” bebernya.
Sementara untuk penerima jumlah siswanya, ia enggan membeberkan dan memberikan data-datanya serta dengan nama-nama sekolah penerimah pun juga tidak dibeberkan datanya.
“Untuk BOS kinerja itu SD sebanyak 12 sekolah dan SMP 3 sekolah,” ringkasnya.
Sedangkan PLT Disdikbud Kabupaten Wajo, Faisal yang dihubungi hanya mengatakan kalau untuk data-data itu silakan hubungi yang bersangkutan dalam bidangnya.
“Saya di sini orang baru masuk ke dinas dan belum banyak mengetahui soal tersebut jadi silakan hubungi yang bersangkutan yang membidanginya,” jawabnya singkat.
Sekedar diketahui anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudanyaan itu sekitar 24 Juta/sekolah ditambah 2 Juta/siswa untuk masing-masing yang masuk dalam kategori penerima utamanya untuk sekolah daerah tertinggal. (*)
