Wakil Bupati Sampaikan Penjelasan Terkait Pandangan Fraksi DPRD Asahan
WAJOTERKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan Rianto SH, MAP saat membacakan penjelasan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026 dalam paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (27/10/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Irwansyah Pane MKM dan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta asisten, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Asahan.
Rianto menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat dalam upaya menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. “Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi sejumlah fraksi, wakil bupati menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan. Untuk bidang pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan sarana pendukung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sekolah yang membutuhkan, termasuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat.
Kemudian melalui pengangkatan PPPK tenaga guru, Pemerintah Kabupaten Asahan juga berupaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik sesuai peta kebutuhan. Pada bidang kesehatan, dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
Dalam bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Pemkab Asahan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan meskipun terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Fokus diarahkan pada pembangunan dan perbaikan ruas jalan strategis yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sementara di bidang ekonomi, Pemkab Asahan mendorong kegiatan pasar murah di kecamatan, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam.(mk/water)
