Hilirisasi Pembangunan Terhambat, GP2 Sultra Gelar Aksi Demonstrasi
Wajoterkini.com, Kendari – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Pembangunan Sulawesi Tenggara (GP2 Sultra) menggelar demonstrasi terkait oknum yang diduga menghambat kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), dalam mempercepat proses hilirisasi pembangunan yang berada di Sultra.
Berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam permen PUPR 05/PRT/M/2019, diuraikan terkait tugas BP2JK yaitu, melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lain di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh direktur jendral Bina Konstruksi.
Jenderal lapangan Habrianto menjelaskan bahwa Kementrian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk menggerakan perekonomian bangsa dan memberikan sebagai dampak positif lainya seperti peningkatan mobilitas, dan peningkatan daya saing indonesia, untuk mendukung hal tersebut, kementrian PUPR mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
“Proses ini sangat penting, karena dalam menjalankan seperti penyedia jasa, pengguna jasa, kontraktor, konsultan dan seterusnya. Sehingga kepercayaan satu sama lain harus terbangun,” ujarnya dalam press release yang diterima awak media, Rabu (05/04/2023).
Selain itu, Sehubungan maraknya aksi demonstrasi dan protes oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat Sulawesi tenggara, serta menghambat kinerja BP2JK dalam mempercepat proses hilirisasi pembangunan yang berada di Sultra.
“Sebagai pemuda asli Sultra harusnya kita mendukung BP2JK dalam mempercepat proses lelang, tender, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan agar mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata bagi Masyarakat Sultra,” kata Habri.
“BP2JK jangan terpengaruh terhadap pengadilan jalanan/demo-demo yang ditunggangi oleh oknum/pihak yang merasa tidak puas dan punya kepentingan dengan hasil tender yang dilaksanakan,” tambahnya.
Habri menghimbau Kapolda, Kapolres dan seluruh penegak Hukum di Sultra agar menjamin keamanan dan pengawalan 24 jam terhadap BP2JK, demi menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Sultra.
“Kalau ada oknum/pihak yang tidak puas terhadap kinerja BP2JK, agar mengajukan sanggahan sesuai mekanisme yang telah di atur dalam ketentuan pemerintah,” tegas Habri.
Tak hanya itu, Kepada penegak hukum agar mengusut, siapa dalang di belakang demo-demo yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Pihak penegak hukum agar menindak tegas, pelaku demo yang tidak memiliki ijin aksi dari Kepolisian setempat dan menolak segala bentuk indikasi diskriminasi yang di lakukan oleh oknum/pihak yang melakukan pressure kepada BP2JK.
Sementara itu, Pelaksana Unit Kepatuhan Intern, Sugeng Hery Purwanto mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi niatan dari GP2 Sultra, dimana ada bentuk pengawalan yang dilakukan dalam mengawal pembagunan yang berada di Sulawesi Tenggara.
BPJ2K menyatakan bahwa dukungan dan suport yang diberikan saat ini sangat berarti, karena yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah berjalan berdasarkan peraturan, dalam hal ini peraturan tentang proses pengadaan barang dan jasa.
“Tentunya berdasarkan tuntutan teman-teman GP2 Sultra, mewakili rekan-rekan BP2JK kami sangat bersyukur, karena kami terbantukan dalam artian ada bentuk dukungan yang diberikan Pemuda dan Mahasiswa.
Lebih jauh, persoalan apa yang disampaikan tentunya akan terus berpedoman pada aturan dan regulasi yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Sulawesi Tenggara, dan kami pun terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi kami di BP2JK dalam mengawal tender pembagunan di Sultra.
“Proses pengadaan barang dan jasa kami mengacu pada perpres 16 tahun 2018, lalu jun to yang terbaru perpres 2 tahun 2021, semua yang di kerjakan oleh kami BP2JK Sulawesi Tenggara mungkin seluruh Indonesia mengacu kepada proses,” tutupnya. (Red)
