Jelang Pilkades di Wajo, Ketua HMI MPO Dorong Demokrasi Secara Damai, Transparan dan Berintegritas
WajoTerkini.Com, Sengkang – Kabupaten Wajo pada tahun 2021 akan menggelar pesta demokrasi ditingkat desa, di mana tahun ini akan diadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 103 desa yang tersebar di Kabupaten Wajo.
Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak diantara warga, kebebasan dan Kewenangan yang diberikan pada warga , sistem perwakilan yang efektif dan Efisien.
Terkait hal itu, Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Wajo mendorong demokrasi secara damai, transparan dan berintegritas.
Karena menurutnya, penerapan pilkades secara langsung, seharusnya membuat sistem pemerintahan di daerah makin demokratis, karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling mereka pantaskan.
“Pada tanggal 25 Mei 2021 Mendatang Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Wajo akan dilakukan Pemilihan secara langsung. Edukasi politik ditengah masyarakat juga diharapkan dapat meminimalisir praktik politik uang maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama ini menjadi kekurangan dalam pilkades – Pilkades sebelumnya,”jelasnya dalam tulisan yang diterima WajoTerkini.Com.(7/3).
Lebih jauh ia jelaskan bahwa dalam era demokrasi saat ini, mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun politik cerdas berintegritas karena mahasiswa adalah para pelajar yang diwajibkan memiliki kemampuan menyampaikan pendapat/ide-ide yang cemerlang. Hal ini juga telah terbukti di dalam bentangan sejarah negeri ini dimana mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan untuk mendorong tidak terjadinya politik praktis Money Politics termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan adalah suatu bentuk pemberian uang dengan maksud tersirat agar seseorang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menentukan haknya dengan sebagaimana mestinya, dengan kata lain mengikuti kehendak penyuap. Umumnya Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang dan tentu merupakan bentuk pelanggaran penyelenggaraan azas demokrasi,”lanjutnya.
Menurutnya, kampanye terselubung money politics sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat disetiap Daerah dan dianggap sebagai bagian yang wajar bagi para calon kandidat yang tidak memiliki sikap dan etik untuk membangun politik cerdas berintegritas, Seolah-olah strategi politik uang merupakan cara yang paling optimal untuk menjaring suara, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat juga perpandangan bahwa money politics adalah hal yg lumrah dan wajar menjelang pesta demokrasi. Oleh karena itu, aksi politik uang menjelang pilkades seakan menjadi hal yang lazim dan wajar dilakukan.
“Perlu dilakukan perubahan pola pandang guna membangun politik cerdas berintegritas. Salah satu kalangan yang dapat mewujudkan politik cerdas berintegritas di tengah masyarakat adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai insan terpelajar dapat mengambil peranan Salah satunya Membangun paradigma masyarakat tentang Fungsi dan kaidah demokrasi secara sederhana ditengah masyarakat, Adanya korelasi signifikan antara pembangunan kualitas masyarakat yang cerdas dalam memandang politik saat menggunakan hak pilihnya dengan kualitas pemimpin yang terpilih pada pemilihan. Dengan melakukan metode ini cita-cita bangsa untuk mewujudkan politik cerdas berintegritas akan semakin cepat terwujud, tidak lagi muncul idiom “Kembali Modal” ditengah masyarakat pasca pemilihan,”katanya lagi.
“Inilah yang harus kita benahi bersama sehingga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang diharapkan membawa kemaslahatan dengan cara yang baik pula, terutama para calon kepala desa kedepan diharap dapat turut andil mencerdaskan masyarakat dalam pesta demokrasi lingkup desa, sesuai juga dengan harapan kita bersama,”harapnya. ( Ahmad Muliyadi)
