WajoTerkini.Com, Jakarta – Pada (24/6), Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menggelar webinar yang keempat kalinya yang bertajuk “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era New Normal”. Narasumber yang dihadirkan adalah Prof. Haryono (Wakil Ketua Badan Pengembangan Ideologi Pancasila), Hj. Yuke Yurike (Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan), dan Hananto Widodo (Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negara Surabaya).
Saat ini, Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan falsafah bangsa dianggap telah mulai memudar nilainya. Namun, dalam pandemik saat ini ternyata nilai-nilai gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat malah dapat meningkatkan saling membantu tolong menolong antar sesama.
“Menghadapi masa krisis, implementasi gerakan gotong royong di masyarakat semakin berkembang. Begitu pula dengan gerakan filantropis dari berbagai perusahan semakin meningkat. Kreativitas juga bisa dibilang meninggi. Gerakan masyarakat membuat masker dan APD berbasis pemberdayaan juga dilaksanakan” tutur Prof. Haryono. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila dalam segi praktek sangat hidup dan masyarakat bahu membahu untuk membantu masyarakat.
Ini juga diungkapkan oleh Anggota DPRD Yuke Yurike. Anggota DPRD ini mengajak semuanya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila agar nilai gotong royong bisa semakin lestari. Selain itu, gotong royong membuat kesulitan menjadi semakin berkurang. Menurut Hananto Widodo, gotong royong merupakan konsep aktif dari kekeluargaan. Sehingga, masyarakat menerapkan asas kekeluargaan yang sangat aktif.
Yuke menyaksikan langsung bagaimana efek dari gerakan gotong royong. “Awal mulanya cukup sulit. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat bergotong royong, termasuk dari kami (personal anggota dewan) dan unsur masyarakat dan partai banyak mengadakan hal-hal untuk membantu menghidupkan masyarakat sekitar,” jelas Yuke.
Yuke menjabarkan bahwa DPRD DKI Jakarta mendorong untuk memberikan jaringan pengaman sosial ke seluruh penduduk DKI Jakarta yang terdampak COVID 19. Dia menjelaskan, DPRD berperan aktif dalam membantu masyarakat.
“Kita juga turun terus ke masyarakat untuk mensosialisasikan. Selama dua bulan lebih, kami membuat dapur umum secara gotong royong kolaborasi dari yayasan muslim, gereja kristen, dan masih banyak lagi,” tutur Yuke. DPRD juga mendorong diberikannya Jaminan Pengaman Sosial kepada masyarakat yang terdampak.
Sementara mengenai persoalan RUU HIP, Prof. Haryono mengutarakan pendapatnya, terutama tentang hari kelahiran pancasila.
“Mengenai RUU HIP masih terjadi perdebatan mengenai kelahiran Pancasila. Beberapa pandangan yang muncul mengenai tanggal lahir Pancasila 18 Agustus 1945 masih berpengaruh kuat di masyarakat. Kita merdeka tanggal 17 Agustus, kalau kita melihat Pancasila sebagai fundamental norm, fondasi itu dibangun sebelum rumahnya berdiri, maka konsekuensi logis Pancasila lahir sebelum 17 Agustus 1945. Jika setelah 17 agustus 1945, maka logikanya terbalik” jelas Haryono.
Namun, lebih lanjut, menurutnya, masalah ini perlu ditekankan bahwa pidato Soekarno 1 Juni itu berkaitan dengan 22 Juni dan 18 Agustus. Selain itu, Haryono menjelaskan kalau ada nilai yang tak tergantikan dari Pancasila.
“Ada dua nilai yang tidak tergantikan dari Pancasila: Pancasila bisa mempersatukan bangsa Indonesia, bisa menjadi penunjuk arah untuk meraih masyarakat merdeka, adil, dan makmur,” jelasnya.
Sementara Yuke berpandangan bahwa RUU HIP ini perlu untuk dikaji lebih dalam dan kepala dingin.
“Tentang RUU HIP, perlu kajian panjang dan ikut bersama mencari nilai-nilai positifnya. Harus sebanyak mungkin mengkaji dengan kepala dingin. Menurut saya, saat ini bukan zamannya lagi saling bertengkar, melainkan saling gotong royong.”
Menanggapi soal itu. Hananto mengatakan bahwa RUU HIP ini berada pada level yang meta-norma atau asas.
“Kalau berbicara ekasila dan trisila dalam kajian akademik, itu bisa berjalan dengan baik. Namun, dalam konteks hukum, itu agak susah. Pertanyaannya adalah Pancasila ada asas, ada asas lagi.” Tutur Hananto.
Sehingga, kita semua perlu untuk menjaga agar Pancasila menjadi lebih baik “Supaya ini tidak berhenti, pancasila harus dibuat seprogresif mungkin. Pancasila harus diupayakan untuk membuat kita bersatu dan maju dan salah satunya adalah penguasan teknologi adalah keniscayaan. Peradaban besar dunia ini maju karena menguasai IPTEK. IPTEK tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai budaya yang ada,” tambah Wakil Ketua BPIP ini.
Pengembangan pancasila tidak hanya berhenti dalam konteks wacana atau diskursus semata. Pancasila harus menjadi sebuah praksis, ideologi kerja. Terlebih, semenjak era reformasi, wacana Pancasila menjadi hilang.
“Pekerjaan rumah bagi kita saat ini adalah bagaimana kita membumikan Pancasila dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita yang harus berkewajiban untuk menjaga Pancasila. Pancasila hanya punya kita dan ini menjadi kekuatan kita,” tutur Yuke. (Rls/Br)
