Dituding Tidak Transparan, Pemdes Kokoe Ungkap Fakta Pengelolaan Dana CSR
WajoTerkini.com, BUTON TENGAH – Setelah dituding tidak transparan melalui pemberitaan media online pada 8 Juli 2022, Pemdes Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mengungkapkan fakta pengelolaan dana Coorporat Social Responcibility (CSR) dari 2 perusahaan tambang.
Saat dikonfirmasi oleh awak media via telepon selulernya, Kepala Desa (Kades) Kokoe, Basso mengungkapkan bahwa tudingan yang menyerangnya tersebut, hanyalah ucapan bohong dari salah satu warga.
“Dana CSR yang datang dari perusahaan dalam pengelolaannya selalu melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan sampai penetapannya, dan bahkan ada berita acaranya. Misal saat dana itu turun kami pun (Pemdes Kokoe) terlebih dahulu mengumumkannya di masjid,” ungkapnya pada Sabtu, (9/7/2022).
Kades juga menambahkan, setelah diumumkan di masjid, warga Kokoe kemudian dikumpulkan dalam rangka pembahasan perencanaan penggunaan dana CSR melalui rapat desa.
Dari hasil rapat yang telah disepakati kata Basso, selanjutnya ada pemilahan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat, yang mengacu pada RPJMDes
“Di tahap II di tahun 2020 karena kita mulai di tahap itu, sebab tahap I itu masih bernama condev. Di tahap itu ada 2 program dana itu dipakai,” ucapnya.
Basso juga menjelaskan, dana CSR juga dipakai untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik berupa talud pemecah ombak dan gedung serba guna.
Program pemberdayaan diwujudkan oleh Pemdes Kokoe melalui pemberian bantuan kapal, mesin dan jaring kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan.
“Sementara untuk para janda kita belikan beras, dan ada juga warga yang membutuhkan semen kita berikan. Sementara untuk fisik dari anggaran tahap II itu dipakai untuk pembangunan gedung serba guna yang dirampungkan di tahun 2022 ini,” kata Basso.
Sementara itu, Ketua TPK Desa Kokoe, Mustang juga membantah tudingan miring dari warga, terkait pengelolaan dana CSR.
Condev atau dana CSR yang diterima oleh Pemdes Kokoe dari PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) senilai Rp. 1,2 miliar dengan dua peruntukkannya.
“Dari anggaran itu setengahnya dipakai untuk pemberdayaan, seperti bantuan untuk nelayan dan petani rumput laut, dan setengahnya lagi untuk pembangunan fisik (gedung serba guna). Anggaran ini kami terima 2019 dan realisasinya di tahun 2020,” ungkap Mustang.
Ia juga membeberkan, di tahun 2021-2022, dana CSR masih difokuskan untuk pembangunan fisik. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat nelayan masih tetap dilakukan melalui pengadaan perahu sebanyak 9 unit.
Saat ditanya terkait adanya masyarakat yang bertanda tangan sebagai bentuk dukungan atas protes terhadap Pemdes Kokoe yang dituding tidak transparan kelola dana CRS, Mustang menyebutnya bahwa itu hanyalah akal-akalan dari oknum untuk membodohi warga.
“Mereka (sebagian masyarakat) disuruh tanda tangan dengan harapan agar uang itu dibagi tunai ke masyarakat, sementara regulasi untuk itu tidak ada,” sebutnya.
Ketua BPD Kokoe, Asking juga mengungkapkan, sejak awal pengelolaan dana CSR pemdes selalu melibatkan masyarakat.
“PPM ini sejak awal keterlibatan masyarakat ada. Saya melalui pemerintah desa sangat keberatan dengan pernyataan itu,” pungkasnya. (Anto Buteng)
