Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang, BPN/ATR Wajo Singgung Prona Hingga Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Warga Paselloreng
WajoTerkini.Com, SENGKANG – Momentum Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) K6 61 di Kabupaten Wajo punya kesan tersendiri bagi Insan Pers dan Keluarga Besar Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang( BPN /ATR) Kabupaten Wajo. Syamsuddin Kadir selaku nahkoda baru menggelar silaturahmi dengan para jurnalis melalui jumpa pers di Cafe Lounge, Jalan Pahlawan Sengkang pukul 10.00.WITA. (24/09/21).
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Wajo, Syamsuddin Kadir di hadapan puluhan wartawan yang hadir menyampaikan, jika pembuatan serfikat gratis melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sudah ditiadakan, Prona dinilai banyak menimbulkan masalah utamanya, seringnya terjadi tumpang tindih lahan. ”Prona digantikan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) dimana PTSL ini dapat mencangkup secara menyeluruh semua sektor. PTSL hadir sejak Tahun 2017 sampai sekarang ini, sudah menghasilkan puluhan ribu lembar Sertipikat di Kabupaten Wajo untuk warga dan itu digratiskan oleh pemerintah Pusat” jelas Syamsuddin.
Menurut Syamsuddin, Kehadiran PTSL ini dapat menghindarkan adanya tumpang tindih lahan, karena lahan akan dipetakan secara menyeluruh disetiap Desa atau Kelurahan.
Mantan Kepala BPN/ATR Kabupaten Sidrap ini juga mengatakan, bertepatan dgn Hari Agararia, pihaknya berharap dukungan dan senergitas teman pers terhadap ATN/BPR Kabupaten Wajo dalam permasalahan pertanahan di Kabupaten Wajo. BPN Dalam melaksanakan tugas membutuhkan dukungan moril dan membantu memantau kinerja BPN.
Dalam kesempatan itu, Syamsuddin juga menyinggung Bendungan Paselloreng yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, masalah tanah dan tanaman milik warga yang belum terselesaikan. Peresmian yang dilakukan oleh Jokowi bukan akhir dari segalanya. BPN/ATR Kabupaten Wajo, tetap berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian ganti rugi tanah dan tanaman warga. ”Saya telah mengusulkan agar pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman warga tinggal sisa 7% yang belum terbayar .,93% sudah terbayar.” tegas Syamsuddin.
Kegiatan jumpa pers tersebut Kepala Kantor BPN/ATR Syamsuddin didampingi oleh Syahdan Kasi Survei dan Pengukuran. Andi Ahkyar Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Mirna Kasi Pengendalian dan Penyelesaian sengketa. Abd Salam Kasubag TU. dan juga beberapa staf BPN turut hadir. (Said Hs)
