Kegiatan Focus Group Discussion, Satuan Interkam Polres Wajo dengan Instansi Terkait dan Mahasiwa
Sengkang, Wajoterkini.com – Pada Hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul.20.00 WITA bertempat di Warkop Kresna Jl. Irian No. 33 Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo dilaksanakan Focus group discussion (FGD).
Sat Intelkam Polres Wajo selaku pelaksana (FGD mengusung tema Mengantisipasi dampak pasca kenaikan harga BBM dalam rangka Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Kab. Wajo, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Intelkam Ipda H. Baso Hasbi, SM di dampingi oleh Tokoh Ekonomi Kabupaten Wajo, Drs. Karma, M. Si, dan Warmawansa, S.Sos, M.Si (Kabid Relinjamsos/mewakili kadis sosial Kab.Wajo) dan dihadiri oleh Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda dan elemen dari Mahasiswa Kab. Wajo.
Pada kesempatan tersebut, Kaur Bin Ops Sat Intelkam Ipda H. Baso Hasbi, SM menyampaikan bahwa FGD ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam mengambil langkah menaikkan harga BBM.
Dampak atas kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM ini harus diantisipasi bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ini tidak hanya menjadi tugas kepolisian, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. BBM subsidi jangan sampai salah penggunaan atau diselewengkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi tersebut
Warmawangsa, S.Sos, M.Si Kabid Relinjamsos Dinas Sosial Kab.Wajo menambahkan bahwa langkah pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM menjadi bansos itu dinilai efektif untuk meminimalisir dampak kenaikan-kenaikan harga komoditi, bansos dari peralihan subsidi BBM ini diharapkan bisa membantu meringankan permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat.
Tokoh Ekonomi Kabupaten Wajo, Drs. Karma, M. Si, memberikan penjelasan bahwa langkah untuk menghadapi dari kenaikan harga BBM ini perlahan sudah mulai dilakukan. Seperti, membuat koordinasi di tingkat pengendalian inflasi daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat, sampai saat ini masih terus melakukan koordinasi dan mencari informasi kepada pihak Pertamina atau paling tidak keteman-teman di tingkat Propinsi dan pusat. karena ini (kenaikan harga BBM non subsidi) tentu kewenangannya ada di Pertamina dan pemerintahan pusat.
Dalam kegiatan tersebut, beberapa dari peserta FGD memberikan masukan yang pada intinya bahwa dampak dari kenaikan harga BBM tersebut akan dialihkan menjadi Bansos, agar kiranya Pemerintah dalam penyalurannya, nantinya harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat sehingga bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhir kegiatan, Kaur Bin Ops Sat Intelkam menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM dan menghimbau kepada elemen masyarakat melalui forum, bila ingin menyampaikan aspirasi tentang kenaikan harga BBM, untuk tidak turun ke jalan dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi aksi yang melanggar hukum. (Said Hs)
