Asahan

Bupati Asahan Lantik 2 Pejabat Administrator di Lingkungan Disdukcapil

WAJOTERKINI.COM, ASAHAN SUMUT – Bupati Asahan diwakili Asisten Administrasi Umum Drs. Muhilli Lubis secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Asahan, Senin (03/06/2024).

Pelantikan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Nixon Rauven Sitompul sebagai Sekretararis dan Bayu Perwira sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Asahan itu berlangsung di Aula Disdukcapil setempat.

Dalam amanat, Asisten Administrasi Umum Drs. Muhilli Lubis berpesan kepada Sekretaris Disdukcapil yang baru dilantik agar mempedomani fungsi dan tugasnya dengan baik sehingga mengetahui dengan benar kedudukan dan wewenangnya.

“Jadilah ASN yang berakhlak dan dapat menjadi penghubung antara kepala perangkat daerah serta seluruh pegawai dengan membina kerja sama yang harmonis terhadap seluruh rekan kerja dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, sejuk dan nyaman,” ujarnya.

Muhilli juga mengingatkan jabatan sekretaris itu berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Sedangkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang baru, Asisten Administrasi Umum ini berpesan agar meaksanakan pemutakhiran data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Lakukan kerja sama yang sinergi dengan pihak terkait, termasuk KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah tidak ada kendala kaitan dengan data dan dokumen administrasi kependudukan, serta meminta agar kepala bidang membuat terobosan inovasi kaitan pelayanan pendaftaran penduduk.

“Jangan terus monoton terjebak dalam rutinitas, dan pastikan pelayanan terukur, cepat, tepat, maksimalkan pelayanan di kecamatan dan Mal Pelayanan Publik. Kemudian hindari kesalahan data kependudukan yang berakibat hukum dan bisa merugikan masyarakat,” pungkas Muhilli.(mk/water)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button