Berita TerkiniBerita UtamaPemerintahanRagam

Badan Pengkajian MPR RI Gelar Seminar Ketatanegaraan di Uniprima

WajoTerkini.Com, Sengkang – Seminar Kajian Ketatanegaraan digelar oleh Badan Pengkajian MPR RI di Aula Universitas Puangrimaggalatung pada hari Kamis, 12 Maret 2020.

Kegiatan yang merupakan buah aspirasi Anggota MPR RI, Hj. Andi Yuliani Paris tersebut membahas tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang belakangan ini marak diperbincangkan.

Seminar ketatanegaraan yang diikuti oleh sivitas akademika Universitas Puangrimaggalatung yang dibagi menjadi beberapa kelompok tersebut dipandu oleh H. Muhammad Arafah dan Jumadi dengan menghadirkan Andi Yuliani Paris sebagai pembicara utama serta H. Darwis dan Syarifuddin, Dosen Universitas Puangrimaggalatung sebagai pembicara pendamping.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Andi Yuliani Paris memaparkan pandangan Forum Rektor bahwa GBHN diperlukan kembali dalam menyikapi sistem pemerintahan presidensil.

Lebih lanjut Hj. Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensil ialah visi presiden yang tidak berkesinambungan. Setiap presiden menjalankan visi masing-masing. Selain itu, tak jarang pula program pemerintah daerah tidak sejalan dengan program pemerintah pusat.

Pada kegiatan yang digelar dalam bentuk kelompok diskusi terarah tersebut berkembang sikap pro dan kontra terhadap pentingnya kehadiran kembali GBHN dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Salah satu peserta, M. Hasbi Abbas, mewakili Kelompok Keadilan berpandangan bahwa GBHN tidak perlu dihadirkan kembali. Hal tersebut disebabkan adanya Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah yang memiliki fungsi yang sama dengan GBHN.

“Masalahnya hanya pada pengejawantahan program presiden oleh pemerintah daerah,” pungkas Hasbi.

Dengan demikian, maka lebih lanjut Hasbi menekankan bahwa “MPR perlu melakukan kajian terkait sinergi program nasional dan daerah”.

Di sisi lain, Kelompok GBHN yang dipimpin oleh Hj. Syamsiar, Wakil Rektor II Uniprima berpandangan bahwa GBHN tetap perlu dihadirkan kebijakan dan haluan negara tidak berubah-ubah.

Sebelum seminar tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan Sosialisasi 4 Pilar bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan PPA yang digelar dalam bentuk pemaparan materi dan edugames.

Mahasiswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok dangat antusias menjawab sejumlah pertanyaan serta saling memberi pertanyaan terkait 4 Pilar MPR RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua BPH Y.P. Puangrimaggalatung Sengkang, Rektor Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, pejabat struktural Universitas Puangrimaggalatung, serta orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa.

Ditemui seusai seminar berlangsung, Rektor Universitas Puangrimaggalatung, H. Imran Ismail menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Anggota MPR RI, Hj. A. Yuliani Paris dan menggelar Seminar Kajian Ketatanegaraan di Universitas Puangrimaggalatung.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut pula, H. Imran Ismail menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penyerahan beasiswa Bidikmisi dan PPA hasil aspirasi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Andi Yuliani Paris kepada mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung.

“Kita sangat bersyukur atas berkah yang diterima oleh mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung, ada 549 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan sekitar 200 orang yang mendapatkan beasiswa PPA,” kata H. Imran Ismail. (J.A)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close